Jakarta,reformasinews.com- Gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Aksi yang berlangsung tiga hari terakhir ini berujung anarkis dan mengakibatkan beberapa fasilitas umum (fasum) rusak akibat amukan massa.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, menilai aksi demonstrasi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, sektor jasa menjadi yang paling terpukul akibat lumpuhnya aktivitas masyarakat.
“Sektor jasa turun cukup signifikan dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa ini berkontribusi sekitar 45 persen dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun,” kata Huda kepada Liputan6.com, Senin (1/9).
Huda memperkirakan, bila aktivitas sektor jasa terganggu 10 persen saja selama tiga hari terakhir, potensi kerugian ekonomi secara makro bisa mencapai Rp8-9 triliun. Ia menegaskan, angka tersebut bukan sekadar hitungan kasar, melainkan cerminan besarnya kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian nasional.
Ketergantungan ekonomi Indonesia pada perputaran konsumsi masyarakat membuat dampak demo terasa cepat. Sektor transportasi daring, ritel, pusat perbelanjaan, hingga usaha kecil di sekitar titik aksi mengalami penurunan omzet secara drastis.
“Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10 persen saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” ujarnya.
Ekonomi Nasional Terancam Melambat
Huda memperingatkan, kerugian besar di sektor jasa berpotensi merembet ke sektor lain dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025. Melemahnya sektor jasa dinilai bisa menekan daya beli masyarakat serta mengurangi kontribusi pajak, yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Selain itu, terganggunya sektor jasa juga akan memengaruhi distribusi barang dan menurunkan minat investasi.
“Ekonomi Indonesia akan lebih melambat ketika tidak ada investasi masuk, dunia usaha juga waswas dampak demo makin meluas. Investasi pasti akan berkurang, ketersediaan lapangan kerja akan terbatas,” katanya dilansir merdeka.com.
Desakan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Melihat potensi kerugian yang besar, Huda menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai, inkompetensi pemerintah dalam merespons gelombang unjuk rasa justru memperbesar biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
Pemerintah juga dinilai terlalu fokus pada program-program besar yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Huda menekankan pentingnya transparansi data ekonomi, seraya menuding adanya upaya ‘pengaburan fakta’ melalui klaim pertumbuhan ekonomi yang tak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Maka Pemerintah wajib mengevaluasi kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Terakhir pemerintah memberikan keterangan dengan data yang valid terkait dengan perekonomian, tidak seperti yang dilakukan oleh BPS tempo hari,” pungkasnya.*
