Oleh: Rizal Allba
Terus berulang kasus kepala daerah ditangkap atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) di negeri ini.
Anehnya para pejabat publik, dari menteri, gubernur, bupati, walikota menjadi arisan operasi senyap KPK. Juga para anggota legislatif, yudikativ pun sudah banyak yang terseret melakukan tindak mafiah korupsi.
Modus para tersangka terjerat hukum, berawal pengerjaan infrastruktur proyek untuk minta jatah atau fee dari proyek yang ada di Lembaga Kementrian, Pemerintah daerah, maupun di Dinas/Instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini fakta bukan hoax!
Ironinya ada beberapa kepala daerah yang baru setahun menduduki jabatan bupati kena OTT. Kasusnya ya minta fee 10-15 persen kepada kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Dinas PUPR. Demikian juga dilembaga lain. Kasusnya sama memberikan fee diawal kepada yang menguasai proyek.
Sudah menjadi budaya para kepala daerah memungut fee proyek di OPD yang punya proyek. Penyakit ini sulit disembuhkan, karena sanksinya jabatan eselon akan lepas jika tak menuruti perintah majikan.
Berkaca dengan ditangkapnya Bupati Rejang Lebong, Fikri bersama Kadis PU serta para kontraktor, menjadi berita treding tofik headline diberbagai media online yang setiap saat terus mengupdate informasi dari KPK.
Dengan ditangkapnya Bupati Fikri, Kadis PU dan tiga orang kontraktor sebagai penyuap versi KPK, merekapun harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di meja hijau.
Tak Kapok
Sejak KPK diberi amanah oleh Undang-undang dalam menjalankan perannya, keberadaan komisi anti rasuah ini slow but sure tetap konsisten menjaga marwahnya untuk menangkap para koruptor di negeri ini.
Pertanyaannya kenapa walaupun bejibun para pejabat publik telah ditangkap KPK maling uang rakyat, kok ngak kapok- kapoknya? Ngak jerah ?
*Retret Pembekalan Kepala Daerah
Materi & Kegiatan: Meliputi ceramah tentang pencegahan korupsi, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, latihan baris-berbaris, senam pagi, dan sarapan bersama untuk mempererat ikatan emosional.
Nampaknya Program Retret yang dibiayai keuangan negara tersebut gagal bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya! Atau sia- sia ilmu yang mereka dapat.
Pertanyaan apakah program tersebut dibilang gagal ? Tidak juga. Itu hanya segelintir oknum kepala daerah korupsi yang tertangkap KPK, setelah menduduki kursi kerajaannya di daerah mereka masing-masing
*Balikan Modal Pilkada
Melihat dari beragam kasus kepala yang terjaring OTT oleh KPK di negeri ini, ada beban bagi kepala daerah bagaimana caranya untuk mengangsur agar modal balik. Konon, untuk jadi gubernur, bupati dan walikota menghabiskan pulus puluhan miliar!
Terlepas itu semua, kredibilitas dan moral yang dimiliki pejabat publik tak berlaku di negeri Konoha ini.
*Tidak Diketahui Posisi KPK
Ada yang bilang beberapa hari sebelum melakukan penangkapan, Tim KPK sudah turun ke lapangan untuk mengintai dan mendeteksi, kapan dan dimana posisi dugaan tersangka berada.
*Informasi Masyarakat
Inikah yang dibilang ” operasi senyap”? Tak seorang pun yang tahu dimana Tim KPK menginap di daerah sebelum mengrebek tersangka koruptor. Menurut KPK sendiri, sebelum mereka turun gunung, mendapat laporan awal dari masyarakat, adanya permintaan sejumlah uang oleh kepala daerah kepada pihak yang mendapatkan proyek. Apalagi alasan alih- alih untuk kebutuhan lebaran butuh uang.
*Tulisan ini hanya mengisi waktu lepas buka puasa.
Penulis wartawan senior Pemimpin Redaksi Reformasinews.com
