Bengkulu,reformasinews.com- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu optimis angka stunting di Kota Bengkulu tahun 2024 kembali turun.
Optimistis ini berdasarkan segala upaya yang dikerahkan seluruh pihak/stakeholder dengan komitmen penuh dalam menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu hingga ‘Zero Stunting’.
Seperti kita ketahui, prevalensi stunting Kota Bengkulu turun drastis, semula 12,9 persen (tahun 2022), menjadi 6,7 (tahun 2023), turun 6,2 persen. Ini berdasarkan data SSGI 2022 dan SKI 2023.
“Hal ini bukan hanya capaian angka, tetapi bagian dari komitmen kita semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan menyambut Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala DP3P2KB Kota Bengkulu, Dewi Dharma, Kamis 2 Desember 2025.
Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang konsisten dan terintegrasi melalui konvergensi dengan pendekatan penyampaian intervensi dari berbagai pihak terkoordinir.
Dan bersama-sama serta terus memberikan pemahaman kepada keluarga yang berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca salin dan baduta.
Menurut Dewi, pencegahan sejak dini dimulai dari intervensi sensitif dan spesifik yaitu dari kebersihan tempat tinggal sampai ke penanganan gizi yang selalu disampaikan saat pertemuan dengan kader maupun TPK.
Karena melalui komunikasi, edukasi dan informasi (KEI) dapat memberikan kesadaran dan keinginan bagi masyarakat untuk menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu.
Adapun program-program seperti penyuluhan kesehatan, pemberian asupan gizi tambahan makanan serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis yang dilakukan Pemkot Bengkulu bersama stakeholder dan mitra seperti perguruan tinggi, media, swasta, Baznas masyarakat dan pihak lainnya.
“Kita menargetkan angka stunting dapat kembali turun menjadi 5%, dengan harapan besar untuk mencapai Zero Stunting,”ujarnya.
Penurunan angka stunting ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas. (ifm/rr)
