Kupang,reformasinews.com-– Panitia Seleksi Mabes Polri didesak agar menjelaskan secara terbuka kepada publik, apakah benar dari 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos dari Polda NTT benar-benar memiliki KTP NTT. Ataukah, NTT hanya dipakai pinjam sebagai tempat untuk sekadar memenuhi kuota setiap provinsi.
Penjelasan Panitai Seleksi Mabes Polri itu sangat penting untuk mencegah narasi yang kontraproduktif dan bias etnik tertentu.
“Jika perlu, diaudit prosesnya dan jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir,” tegas Anggota Komisi III DPR RI asal NTT dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Sabtu (7/6/2024) malam.
Penegasan Benny K. Harman itu menyusul akasi protes publik di berbagai media tentang lolosnya 11 taruna/taruni Akpol dari Polda NTT yang dinilai poblik sangat diskriminatif karena hanya ada satu anak asli NTT.
Disebutkan Benny K. Harman, sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif serta nondiskrinatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak pejabat. “Tentunya dengan mempertimbangkan keadilan wilayah Nusantara dan keseimbangan daerah,” sebutnya.
“Sebaliknya jika proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar obyektif dan tranasparan, bukan titipan anak-anak pejabat, tidak ada nepotisme, dan benar-benar telah mempertimbangkan keadilan wilayah, maka saya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan,” kata Benny K. Harman.
