Bengkulu,reformasinews.com-– Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu terkait pengusulan data Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Bertempat di Balai Kota Merah Putih, Kamis (9/5). Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi bersama Kepala BPJS Cabang Bengkulu Mahyuddin dan dihadiri Kepala Dinsos Sahat Marulitua Situmorang dan jajaran, jajaran BPJS Bengkulu serta operator Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di 67 Kelurahan.
PBI-JK sendiri adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan melalui APBN.
Kesimpulan pertemuan ini, Pemkot bersama BPJS melakukan verifikasi dan validasi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator SIKS-NG. Nantinya para peserta yang masuk kategori DTKS akan diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Data terbaru setelah diverifikasi dan validasi dari 26.733 ribu warga, yang layak hanya 18.876 ribu warga. Jumlah inilah yang nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat.
“Selama ini sudah banyak masyarakat kota yang terjamin melalui program primadona pemkot yakni Jamkesda. Melalui pertemuan ini, bagaimana kita kemudian berupaya agar peserta yang selama ini masuk sebagai jamkesda (memenuhi kriteria DTKS) kalau bisa kita geser ke PBI-JK,” ujar Mahyuddin.
