Bengkulu,reformasinews.com- Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu pada triwulan I Afril 2026 menginisiasi Forum Sarasehan membahas stabilitas perekonomian nasional dan daerah ditengah dinamika tekanan geopolitik terkait imbas perang antara AS- IRAN.
Forum bertajuk ” Deseminasi LPP Februari 2026 dan KFR Triwulan I : Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi” ditengah kondisi geopolitik saat ini dibuka oleh Asisten II Setprov Bengkulu, RA. Denny bertempat di Hotel Santika Jalan Jati Kota Bengkulu, Kamis 9 Afril 2026.
Pada kegiatan tersebut Denny mengatakan, perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh sebesar 4,82 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 4,62 persen.
Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan( kelapa sawit, kopi), perikanan, serta perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Bengkulu.
Pemerintah daerah juga terus mendorong berbagai program strategis, seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
Inflasi Tetap Terjaga
Ditambahkan Denny, stabilitas ekonomi daerah tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2026.
Sementara itu, Kepala BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat yang diwakili Deputi Kepala BI Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan.
Menurut Irfan, ini adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Dikatakan Irfan, bahwa inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sedangkan Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.
Sedangkan digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan jumlah pedagang (merchant) sebanyak 229.532.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Adapun belanja negara mencapai Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran transfer ke daerah juga telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tingkat daerah, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu tercatat sebesar Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Ditempat yang sama, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan adanya risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja perekonomian Indonesia.
Menurutnya, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar Amerika Serikat per barel apabila konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar Amerika Serikat per barel, sedangkan konflik terbatas diproyeksikan mendorong harga minyak ke level 84 dolar Amerika Serikat per barel.
Dendi Ramdani sebagai nara sumber juga mengungjaokan sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan, yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah di tengah ketidakpastian global.
Para Forum Serasehan tersebut dilanjutkan tanya jawab berkaitan dengan kondisi prekonomian dalam kondisi tidak baik baik saja. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan OJK, Beacukai, perwakilan perbankan, Rektor Unib, Para OPD dijajaran Pemprov Bengkulu, Perwakilan Pemkab/ Pemkot Bengkulu serta undangan lainnya. (yrz)
