Jakarta,reformasinews.com – Aksi demo honorer R2 dan R3 di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2) membawa tuntutan yang tegas, yakni menolak diangkat jadi PPPK Paruh Waktu.
Ribuan massa honorer R2 dan R3 yang masuk database BKN, tetapi tidak mendapatkan formasi, mendesak agar pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Massa honorer R2 dan R3 yang menggelar aksi unjuk rasa itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten.
Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes keputusan MenPANRB Rini Widyantini yang mengarahkan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu.
Yang dimaksud yakni KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, untuk menampung honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi seleksi PPPK 2024.
Setidaknya ada empat tuntutan massa dalam aksi tersebut.
Pertama, segera terbitkan PP Manajemen ASN turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023, yang isinya diharapkan mengakomodasi tenaga honorer R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
Ketiga, menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas.
Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah.
Lebih lanjut, perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung lama.
“Kami bersedia untuk mengumpulkan perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan (permasalahan) R2, R3, se-Indonesia. Kami yang berjuang hari ini telah bekerja untuk negaranya walaupun tidak dihargai. Bangkitkan semangat kalian!” serunya dengan penuh semangat.
Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, sebanyak 10 orang perwakilan dari tiap provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa telah dicatat dengan baik.
“Kami sudah mendengar apa yang menjadi kegelisahan Ibu dan Bapak. Insya Allah apa yang menjadi aspirasi Ibu dan Bapak sudah kami catat dan segera kami akan melaporkan ke pimpinan DPR RI untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Netty juga menegaskan bahwa perjuangan ini memerlukan proses dan berharap bahwa segera akan diadakan rapat dengan komisi yang terkait.
“Setelah kami laporkan ke pimpinan DPR RI, mudah-mudahan segera komisi yang terkait, khususnya komisi 2, akan menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang Ibu Bapak hadapi selama ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, massa mengancam akan melakukan mogok kerja jika dalam waktu satu bulan tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka.
“Kami datang kemari bukan hanya menuntut sebagai honorer paruh waktu, tetapi kami menuntut kesejahteraan kami,” ujar salah satu orator.
Massa aksi mengharapkan adanya keputusan konkret secara tertulis. Massa mengancam tidak akan bergerak dari posisi sebelum tuntutan mereka terpenuhi.**
