Ambon,reformasinews.com– Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2025 yang akan berlangsung di Cikarang, Bekasi, dinamika organisasi wartawan tertua di Indonesia ini kian memanas.
Dua nama mencuat sebagai figur sentral dalam bursa Ketua Umum PWI Pusat: Akhmad Munir dan Hendry Ch. Bangun.
Keduanya memiliki rekam jejak panjang di dunia pers nasional, dengan pengalaman berbeda namun sama-sama mengakar di PWI.
Akhmad Munir, Figur Pemersatu
Munir, akrab disapa Cak Munir, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama LKBN ANTARA. Ia bukan sosok asing di PWI, pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur dua periode dan Ketua Bidang Daerah PWI Pusat.
Pria asal Sumenep, Madura ini secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI pada 22 Agustus 2025. Misi utamanya jelas: mengakhiri dualisme organisasi yang mencuat sejak 2024.
“PWI harus menjadi rumah besar wartawan yang mempersatukan, bukan memisahkan,” tegas Munir.
Program prioritas yang ia tawarkan antara lain memperkuat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan digital, penguatan media lokal, hingga literasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI). Dukungan terhadap Munir terbilang masif. Ia telah mengantongi dukungan lebih dari 20 PWI provinsi, termasuk restu tokoh-tokoh penting seperti Atal S. Depari dan Zulmansyah Sekedang.
Hendry Ch. Bangun, Sang Ideolog Organisasi
Di sisi lain, ada Hendry Ch. Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2028 yang juga dikenal sebagai wartawan senior Harian Kompas. Karier jurnalistiknya dimulai pada awal 1980-an, hingga dipercaya menjabat Sekjen PWI Pusat dua periode (2008–2018) dan Wakil Ketua Dewan Pers (2019–2022).
Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI pada Kongres XXV di Bandung (2023), setelah unggul dari Atal S. Depari. Ia dikenal sebagai figur yang menekankan pentingnya ideologi kebangsaan, manajemen organisasi, dan kaderisasi berjenjang bagi pemimpin masa depan PWI.
Di masa kepemimpinannya, Hendry menggulirkan gagasan “PWI Merah Putih”, menegaskan bahwa organisasi ini harus kembali ke khittah perjuangan sejak 1946, mematuhi UU Pers No. 40/1999, Kode Etik Jurnalistik, dan PD PRT. Ia juga menyatakan hanya akan menjabat satu periode penuh untuk memberi ruang regenerasi di 2028.
Namun, kepemimpinan Hendry tidak lepas dari dinamika internal. Ia beberapa kali berseteru dengan Dewan Kehormatan (DK) PWI terkait legitimasi organisasi dan menolak adanya keputusan yang dianggap “cacat hukum”.
Dua Jalan, Satu Tujuan
Meski berbeda latar belakang, baik Munir maupun Hendry memiliki tujuan yang sama: menegakkan marwah PWI sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia.
Munir datang dengan semangat rekonsiliasi, membawa energi baru untuk menyatukan PWI. Sementara Hendry, dengan pengalaman panjangnya, menekankan pentingnya kembali pada ideologi kebangsaan dan aturan organisasi.
Kongres PWI 2025 di Bekasi diyakini akan menjadi panggung penentuan arah baru PWI. Apakah organisasi ini akan dipimpin oleh Munir dengan semangat konsolidasi, ataukah tetap bersama Hendry dengan visi ideologisnya?
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan riset terbuka dari berbagai sumber media nasional, pernyataan resmi kandidat, serta dokumen PWI Pusat. Dikutif dari malukupost.com
