Bengkulu,reformasinews.com- Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian serta unsur Forkopimda menghadiri rapat koordinasi akhir tahun yang digelar pada Selasa (30/12) di Balai Raya Semarak Bengkulu.
Gubernur Helmi Hasan pada pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah capaian dan program kerja yang telah dilaksanakan bersama Wakil Gubernur Mian sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
“Alhamdulillah, yang pertama kami sudah menyerahkan ratusan ambulans ke setiap desa, serta mengerjakan pembangunan infrastruktur jalan hingga ke wilayah pedesaan. Program ini tentu akan berlanjut pada tahun 2026, karena masih ada beberapa pekerjaan ambulans dan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya terselesaikan,” kata Helmi.
Tak hanya fokus pada ambulans dan infrastruktur, Helmi–Mian juga telah menjalankan berbagai aksi sosial melalui Gerakan Senabung, seperti sedekah nasi bungkus, kepedulian terhadap anak yatim, serta bantuan bagi para janda.
Aksi sosial tersebut bertujuan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, sejalan dengan prinsip Bantu Rakyat, sekaligus mengajak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ikut berkontribusi.
Selain itu, program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Bengkulu juga telah direalisasikan oleh Helmi–Mian guna memudahkan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Di bidang ketenagakerjaan, pembukaan lowongan kerja yang dilaksanakan di Balai Raya Semarak Bengkulu beberapa waktu lalu menjadi salah satu langkah konkret dengan target menekan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu.
Gubernur Helmi Hasan optimistis capaian tahun 2025 akan menjadi fondasi untuk kinerja yang lebih baik pada 2026, dengan fokus pada program-program yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Salah satunya terkait normalisasi drainase dan sungai di Bengkulu dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita ingin melibatkan kabupaten dan kota terkait normalisasi siring (drainase) hingga sungai. Siring yang menjadi penyumbatan serta lokasi-lokasi yang seharusnya tidak boleh dibangun. Tadi saya sudah meminta PU menggelar rapat koordinasi dengan PU kabupaten dan kota untuk memetakan kondisi sungai dari hulu hingga hilir sesuai kewenangan masing-masing,” kata Helmi.(r/yrz)
