Sorotan HPN 2026
Oleh : Yusrizal
Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional( HPN) tahun 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten,akan dihadiri Presiden Prabowo dan sejumlah menteri kabinetnya.
Termasuk para gubernur seluruh Indonesia akan diundang. Itu sudah tradisi saat digelarnya HPN setiap tahun yang dilakukan PWI pusat bersama pemerintah.
Melalui tulisan sederhana ini saya tidak bicara agenda yang berkaitan HPN atau lainnya. Penulis hanya pamit dan menyoroti minimnya anggaran publikasi yang digelontorkan pemerintah untuk media agar bisa bertahan menggelola dapurnya.
Sebagai ungkapan saja, saat ini anggaran dapur SPPG MBG begitu gemuk. Tidak kurus, tidak langsing. Ya, sehat. Maklum makan bergizi.
Tentu program MBG besutan Presiden Prabowo ini tentu baik maknanya. Kurangi stunting, menambah gizi dan akan meningkatkan IQ si siswa. Gitu promonya.
Presiden Prabowo juga diharapkan menambah dana publikasi minjam istilah untuk dapur Media Bergizi Gitalisasi( MBG) , yakni asupan bergizi. Dengan demikian perusahaan media tidak terjadi stunting kurang vitamin alias tidak kolep.
Kembali ke efisiensi anggaran untuk publikasi media yang telah berlalu satu tahun. Para pemilik semua media, baik media cetak yang kini redup, dan juga media online pun alami ‘sesak napas’.
Kondisi nafas media di negeri ibarat manusia sakit asma. Mengek, sesak bernapas begitu kondisinya. Walau susah bernafas,namun media tetap update memberikan informasi kepada publik.
Sebelum adanya pengurangan( efisiensi) anggaran publikasi untuk media cetak,elektronik dan media online, napas media masih fresh menghiruf oxigen rupiah.
Itulah faktanya. Bukan hoax
Kerisauan minimnya anggaran publikasi dan biaya iklan yang dikurangi oleh pemerintah, tidak hanya dialami media yang berada di pusat. Kondisi media daerah pun lebih farah, kronis. Ya, itu tadi. Anggaran publikasi yang disediakan pemerintah minim bahkan tidak ada sama sekali.
Dalam kondisi terpuruk saat ini, sakit yang dirasakan oleh teman- teman media di daerah mungkin juga di pusat, ‘ sakitnya tu, ya ngak ada cairan infus yang masuk untuk mengobati sesak nafas media. Benar ngak sih. Komen donk para rekan wartawan dan media.
Dengan tidak adanya anggaran publikasi, beberapa media yang mempekerjakan wartawan terpaksa dikurangi atau di rumahkan. Jangan mau bayar honor wartawan, bayar wifi dan hosting web saja susah.
Juga mau bayar BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan wartawan dan staf. Uangnya darimana? Pemasukan iklan Pariwara tidak ada. Iklan banner tak dibenarkan pasang di media. Alasannys klasik, pemerintah tak punya anggaran, efisiensi. Itu yang sering didengar wartawan.
Nah, yang dirasakan oleh pemilik media saat saat ini, dewan Pers memperketat media untuk memasukan MoU ke pemerintah daerah. Yang direspon bagi media yan sudah tervifikasi di Dewan Pers. Kalau belum lewat pembagian’ kue’ manis pemerintah.
Penutup
Melalui agenda besar HPN 2026 yang dilaksanakan di Provinsi Banten, para ketua PWI, Ketuà SPSI dan unsur organisasi media online untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, untuk mengembalikan lagi anggaran publikasi yang dipangkas. Wss
Penulis wartawan senior/Pempred reformasinews.com.
